HEAD-LINENEWS. COM, JAKARTA – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak KPK menyelidiki biaya operasional dari beberapa pos anggaran Bank SumselBabel mencapai Rp 1 triliun. KPK melalui Juru Bicara (Jubir) Tessa Mahardika memberikan respons terkait hal ini.
Untuk diketahui, melansir berita sebelumnya, Komisi II DPRD Babel mengungkapkan sejumlah biaya operasional yang mencurigakan dari sejumlah pos anggaran Bank SumselBabel yang tertuang dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2024.
Komisi II DPRD Babel dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Sumsel Babel (BSB) di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) Kantor DPRD Provinsi Babel, Jumat (7/3/2025) kembali mencecar pihak BSB terkait biaya operasional yang mencurigakan.
Anggota Komisi II DPRD Babel, Rina Tarol, membeberkan biaya dari beberapa pos anggaran tersebut, yaitu pendapatan dan beban operasional selain bunga, di antaranya:
- Beban Tenaga kerja Rp 479.9 miliar
- Biaya Promosi Rp 44 miliar.
- Beban Lainnya Rp 698,4 miliar.
“Beban apa karena semua pos beban operasional sudah tertulis semua. Kami ingin pihak BSB membuat simulasi agar jelas uang ini ke mana. Kami tidak mau nantinya bank ini pailit dan uang rakyat hilang begitu saja,” katanya Rina Tarol.
Uang tersebut, jika ditotal mencapai Rp 1 triliun lebih. Rina juga mengkritisi anggaran promosi BSB yang dinilai tidak sebanding dengan dampaknya terhadap masyarakat.
“Kami juga meminta audit terhadap BSB terkait biaya promosi. Kita tahu sendiri, promosi yang dilakukan juga minim,” tambahnya.
Terkait biaya mencurigakan tersebut, Rina meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan melakukan penyelidikan.
Komentar